Miningnews.id — Bakornas LKBHMI PB HMI menetapkan status Darurat Keadilan. Lembaga tersebut juga membuka Posko Pengaduan Nasional.
Posko itu dibuka untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan praktik mafia di berbagai sektor strategis.
Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI Ibrahim Asnawi mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk perlawanan konstitusional masyarakat sipil.
“Kita sedang menghadapi musuh yang dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan bernegara secara langsung,” kata Ibrahim.
Dia menyebut praktik mafia telah menyusup ke kebijakan publik, birokrasi, hingga rantai pasok kebutuhan dasar.
Menurut Ibrahim, kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu integritas penegakan hukum.
Posko Pengaduan Nasional akan menerima laporan serta memberikan pendampingan hukum terhadap 18 klaster dugaan praktik mafia.
Klaster itu meliputi hukum, agraria, pangan, perdagangan, pertambangan, kesehatan, lapas, serta lingkungan dan kehutanan.
Selain itu, laporan juga mencakup dugaan mafia perjudian, perbankan dan fintech, TPPO, pendidikan, birokrasi, serta ketenagakerjaan.
Klaster lainnya meliputi pajak dan cukai, umroh dan haji, migas, serta kebijakan dan anggaran.
Ibrahim menegaskan, LKBHMI PB HMI akan mengonsolidasikan seluruh cabang LKBHMI di Indonesia.
Pihaknya juga berencana berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum yang dinilai memiliki integritas.
“Kami akan memastikan perlindungan bagi para pelapor (whistleblower),” tegas Ibrahim.
Masyarakat yang memiliki bukti atau mengetahui dugaan praktik tersebut diimbau melaporkannya kepada posko.
Seluruh laporan akan diverifikasi sebelum mendapatkan pendampingan hukum pro-bono oleh tim advokat dan paralegal LKBHMI.
LKBHMI PB HMI juga menyatakan akan menjaga kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan hukum bagi pelapor.
Narahubung: Ibrahim Asnawi, Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI. Sekretariat: Jalan Haji Samali Ujung Nomor 27B, Jakarta Selatan, Indonesia.*
