Jakarta, MiningNews.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan jumlah program bedah rumah di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2026. Jumlah penerima manfaat naik signifikan hingga sepuluh ribu unit dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran tiga ribu unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, program itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang dijalankan pemerintah.
“Bedah rumah itu peningkatannya luar biasa, tahun lalu 3.077, tahun ini 10.000. Naiknya luar biasa, itu membuktikan bahwa program 3 juta rumah itu berjalan sangat efektif di Sulawesi Tenggara,” ujar Menteri Ara dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara Andi Sumangerukka di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juni 2026.
Menteri Ara juga mengatakan program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi bangunan. Ia menyebut pemerintah juga berupaya menghubungkan penerima manfaat dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menurutnya, perbaikan kondisi rumah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah tersebut diperlukan agar rumah yang telah diperbaiki dapat terus terawat dalam jangka panjang.
“Karena percuma kalau kita renovasi, kita perbaiki, kita bedah rumahnya, tapi misalnya bocor nggak ada uang, kumuh lagi. Jadi merenovasi penting, memperbaiki penting, tapi perbaikan ekonomi keluarga itu juga sangat penting,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyambut peningkatan program tersebut. Ia menilai program bedah rumah dapat membantu mengurangi kesenjangan yang masih terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi daerah.
Andi mengatakan pertumbuhan ekonomi Sultra mencapai 6,23 persen, namun angka kemiskinan masih berada di kisaran 10 persen. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memperluas manfaat pembangunan hingga menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sulawesi Tenggara ini kan dengan pertumbuhan ekonomi 6,23 persen, tetapi di lain pihak, kemiskinan itu masih ada 10 persen. Nah, untuk bisa menyikapi ini, maka harus ada pemerataan,” ujarnya.
Ia juga menyebut sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu, pemerintah daerah akan menindaklanjuti program yang disiapkan Kementerian PKP agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.
“Sehingga kita berharap ke depan dengan adanya pola ini, maka 10 persen kemiskinan itu bisa berkurang. Oleh karena itu kami di sini menindaklanjuti dan mempersiapkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri,” kata Andi.
