Miningnews.id – Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS) menggelar demonstrasi di Kantor Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konawe Selatan, menuntut pemeriksaan terhadap Kepala Desa Buke.
Aksi itu dipicu laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengukuran lahan di Dusun III, Desa Buke, Kecamatan Buke.
HMKS menyebut lahan tersebut telah bersertifikat hak milik dan selama ini dikuasai pemiliknya. Namun, pengukuran diduga tetap dilakukan saat pemilik tidak berada di lokasi.
Berdasarkan informasi yang diterima organisasi itu, pengukuran dilakukan oleh Sekretaris Desa Buke bersama pihak terkait atas penugasan kepala desa.
Wakil Ketua Umum HMKS, Muh. Beni Saputra, meminta Inspektorat dan DPMD segera memanggil serta memeriksa Kepala Desa Buke secara menyeluruh.
Menurut Beni, setiap proses yang menyangkut hak atas tanah masyarakat harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan menghormati hak pemilik lahan.
HMKS juga menilai minimnya keterbukaan informasi dalam proses tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain dugaan penyalahgunaan wewenang, HMKS menyoroti potensi praktik nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Buke.
Organisasi itu meminta kepala desa menerapkan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
HMKS menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada penjelasan resmi dari pemerintah dan instansi berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Buke belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan HMKS.*
