Miningnews.id – Program rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) PT Adhi Kartiko Pratama (AKP) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, kembali menuai keberatan.
Dua kelompok tani hutan menyoroti pelaksanaan program tersebut. Mereka meminta perusahaan membenahi kegiatan penanaman yang dinilai belum mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Keberatan itu disampaikan Kelompok Tani Hutan (KTH) Ulusena dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Rimbawan melalui surat tertanggal 28 September 2026.
Dalam suratnya, Gapoktan Karya Rimbawan mempersoalkan komunikasi perusahaan dengan masyarakat pemegang izin perhutanan sosial. Kegiatan penanaman disebut dilaksanakan PT AKP melalui vendor CV Wana Tani Sultra.
Mereka juga menilai jenis tanaman rehabilitasi tidak sesuai dengan kondisi lahan. Sebagian kawasan tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat penggembalaan dan sumber pakan ternak.
Jenis pohon yang ditanam dikhawatirkan menjadi sasaran ternak sehingga mengganggu keberhasilan rehabilitasi. Kelompok tani meminta perusahaan mempertimbangkan jenis tanaman alternatif.
Selain itu, mereka mengaku belum memperoleh bantuan pengembangan usaha agroforestri.
Keberatan serupa disampaikan KTH Ulusena di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo. Mereka menilai tanaman kayu program rehabilitasi berpotensi mengganggu tanaman produktif masyarakat, seperti merica, kakao, jahe, dan kunyit.
Minimnya komunikasi serta pelaksanaan penanaman yang dinilai tidak mempertimbangkan tradisi masyarakat juga menjadi sorotan.
Kedua kelompok meminta perusahaan melakukan pembenahan dan menyepakati penyelesaian bersama paling lambat 31 Oktober 2026. Jika tidak tercapai kesepakatan, mereka meminta kegiatan rehabilitasi dihentikan.
Surat keberatan tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah instansi kehutanan dan pemerintah setempat.
Persoalan ini bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, dua Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), yakni Moolo Jaya di Desa Moolo Indah dan Ranomenggutu di Desa Wadunggo, Kecamatan Tinanggea, juga menyatakan menolak kelanjutan rehabilitasi DAS PT AKP melalui surat tertanggal 23 September 2026.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari PT Adhi Kartiko Pratama terkait keberatan kelompok-kelompok tani tersebut.*


















