Denpasar, MiningNews – Polemik pembangunan kios di kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, mulai mendapat perhatian DPRD Badung. Namun, Komisi I DPRD Badung belum ingin terburu-buru memberikan penilaian terkait persoalan batas lahan yang mencuat dalam proyek senilai Rp9,43 miliar tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., mengatakan pihaknya belum mengetahui secara utuh persoalan pembangunan kios tersebut, termasuk bagaimana proses perencanaan awal hingga teknis pelaksanaan proyek di lapangan.
Saat dihubungi awak media pada Sabtu (14/11/2026), Lanang Umbara menyampaikan perlu dilakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap dokumen dan proses perencanaan sebelum DPRD memberikan tanggapan lebih jauh.
Menurutnya, sejumlah hal mendasar harus diketahui, mulai dari siapa pihak yang menyusun perencanaan, bagaimana proses perencanaan dilakukan, hingga seperti apa aspek teknis pembangunan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
“Karena itu kan yang belum tahu seutuhnya tentang permasalahan itu. Nah, bagaimana perencanaannya dulu, dengan siapa yang merencanakan, bagaimana teknisnya, perencanaannya seperti apa, itu kan yang dia tahu betul ini dan baru dia tahu,” ujarnya.
Lanang Umbara menegaskan dirinya perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat mengenai persoalan tersebut. Bahkan, apabila diperlukan, pihaknya akan turun langsung ke lokasi pembangunan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Nanti dia akan crosscheck dulu ke lapangan atau bila perlu nanti ada waktu dia turun baru ke lapangan, baru dia bisa berpendapat,” ungkapnya.
Ia mengakui informasi mengenai pembangunan fasilitas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung di kawasan Pantai Pandawa tersebut belum diketahuinya secara mendalam. Karena itu, pihaknya memilih mengumpulkan informasi dan mencocokkan fakta sebelum mengambil sikap.
Terkait kemungkinan Komisi I DPRD Badung melakukan pengecekan langsung, Lanang Umbara menyebut hal tersebut memungkinkan dilakukan. Namun, agenda turun ke lapangan perlu dikoordinasikan terlebih dahulu karena melibatkan sejumlah anggota dewan dengan jadwal dan kegiatan masing-masing.
“Nanti mungkin Komisi I ada turun ngecek,” katanya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pengecekan lapangan tidak bisa dilakukan secara mendadak karena harus menyinkronkan jadwal dan mengoordinasikan anggota komisi yang akan terlibat.
“Iya, kalau turun itu kan karena dia harus memadukan banyak ini, banyak jadwal, terus banyak manusia juga. Harus disinkronkan dulu turun itu,” jelasnya.
Pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung tersebut menjadi perkembangan baru dalam polemik pembangunan kios Pantai Pandawa. Terlebih, persoalan proyek ini tidak hanya menyangkut jumlah bangunan yang dibongkar, tetapi juga menyentuh aspek perencanaan, penentuan lokasi, status penguasaan lahan, hingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan kios Pantai Pandawa memiliki nilai kontrak Rp9.435.487.592 dan dilaksanakan PT Megah Tama Perkasa dengan Direktur I Wayan Sutaya.
Kontraktor menyatakan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan dokumen kontrak dan perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek. Pengadaan paket tersebut juga dilakukan melalui mekanisme tender terbuka.
Persoalan muncul setelah pemilik lahan menyampaikan keberatan karena sebagian tapak pembangunan diduga masuk ke bidang tanah yang mereka klaim sebagai milik warga.
Dinas Pariwisata Badung kemudian menerbitkan surat Nomor 000.3.3/3297/Dispar tertanggal 11 November 2026. Surat tersebut mengatur penyesuaian rencana pembangunan dari delapan kios menjadi dua kios karena sebagian tapak berada di luar batas lahan yang dikuasai Pemkab Badung.
Dalam surat yang sama, Dispar Badung juga mengatur pemindahan lokasi toilet ke area gate serta mekanisme perubahan pekerjaan melalui adendum kontrak. Pembongkaran pekerjaan yang berada di luar batas lahan harus dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
Kontraktor sebelumnya juga membenarkan enam dari delapan kios yang direncanakan telah dibongkar sebagai bagian dari penyesuaian pekerjaan.


















