Bali, MININGNEWS – Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Badung kembali menjadi perhatian. Proses pelayanan yang disebut berlarut-larut, ditambah dugaan gangguan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) hampir setiap hari, memunculkan keluhan dari kalangan pengembang.
Made Subasma, salah satu pengembang dan developer di Badung, mengungkapkan proses pengurusan PBG dan SLF saat ini dinilai belum memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada pemohon. Bahkan, penggunaan jasa konsultan disebut belum menjamin dokumen dapat diselesaikan lebih cepat.
“Yang lewat konsultan saja lama, yang mengurus sendiri tidak ada yang kelar,” ujar Subasma saat menghubungi PancarPOS belum lama ini.
Ia menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian Pemkab Badung. Menurutnya, masyarakat maupun pelaku usaha yang telah mengikuti prosedur administrasi seharusnya memperoleh kepastian mengenai tahapan dan waktu penyelesaian permohonan.
Subasma juga menyoroti informasi mengenai SIMBG yang disebut sering mengalami gangguan. Sistem tersebut menjadi bagian penting dalam proses pelayanan PBG dan SLF sehingga apabila terjadi kendala teknis, dampaknya dapat dirasakan pemohon.
“Menurut informasi, SIMBG error terus hampir setiap hari. Ini perlu dicek, apakah memang sistemnya bermasalah atau ada kendala lain dalam proses pelayanan. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Persoalan tersebut, lanjutnya, bukan semata-mata mengenai aplikasi yang mengalami gangguan, melainkan menyangkut kualitas pelayanan publik. Apabila sistem yang digunakan tidak stabil, pemerintah perlu memastikan adanya penanganan cepat agar proses perizinan tidak terus terhambat.
Ia turut mempertanyakan tanggung jawab pihak penyedia sistem apabila gangguan terjadi akibat persoalan teknis atau kualitas layanan.
“Kalau sistemnya error, pelayanan masyarakat harus segera mendapat perhatian. Kalau vendor-nya tidak kompeten, harus bertanggung jawab. Jangan sampai proyeknya mahal, tetapi sistemnya justru sering mengalami gangguan,” tegasnya.
Gangguan Sistem Jangan Jadi Alasan Pelayanan Berlarut
Subasma berharap Pemkab Badung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengurusan PBG dan SLF, termasuk memastikan apakah keterlambatan disebabkan gangguan sistem, proses verifikasi teknis, atau tahapan administrasi lainnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka berapa lama rata-rata penyelesaian permohonan PBG dan SLF saat ini. Informasi tersebut penting bagi pemohon untuk mengetahui standar waktu pelayanan sekaligus mengukur efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan standar pelayanan teknis yang dipublikasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Badung, penyelesaian pelayanan PBG dan SLF tercantum maksimal 28 hari kerja setelah persyaratan teknis dinyatakan lengkap dan sesuai.
Standar tersebut menjadi salah satu acuan untuk mengevaluasi pelayanan. Namun, waktu penyelesaian setiap permohonan juga bergantung pada kelengkapan dokumen serta tahapan pemeriksaan teknis yang harus dilalui.
DPMPTSP Badung Jelaskan Mekanisme SIMBG
Di sisi lain, berdasarkan konfirmasi internal dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, SIMBG merupakan sistem yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat.
Apabila terjadi gangguan pada sistem, penanganannya berkaitan dengan pengelola SIMBG di tingkat pusat. Sementara itu, proses pemeriksaan dan verifikasi teknis permohonan PBG dan SLF dilakukan oleh dinas teknis yang membidangi bangunan gedung.
Setelah proses verifikasi teknis selesai, berkas diteruskan ke dinas perizinan untuk tahapan berikutnya, termasuk penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses penerbitan PBG dan SLF melibatkan sejumlah tahapan serta instansi. Karena itu, keterlambatan perlu ditelusuri berdasarkan posisi berkas dan sumber kendalanya, baik pada sistem pusat, verifikasi teknis, maupun proses administrasi perizinan.
Pemkab Badung Diminta Buka Data Keterlambatan
Keluhan pengembang tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Badung untuk menjelaskan kondisi pelayanan PBG dan SLF secara transparan. Data mengenai jumlah permohonan masuk, berkas yang telah selesai, permohonan yang masih tertunda, serta rata-rata waktu penyelesaian dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata kepada masyarakat.
Selain itu, penjelasan mengenai frekuensi gangguan SIMBG dan langkah koordinasi dengan pengelola sistem pusat diperlukan agar pemohon mengetahui penyebab hambatan yang terjadi.
Subasma berharap pelayanan perizinan bangunan gedung dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Kalau memang sistemnya sering error, harus ada perhatian serius. Pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu terus-menerus,” ujarnya. 021/005



















