Kendari – Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Inspektur Wilayah (Irwil) II Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Lilik Sujandi, kunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra. Pada kunjungan ini beliau juga mendengarkan curahan hati para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait pembangunan ZI serta memberikan solusi.
Bertempat di aula Kantor Wilayah, Inspektur Wilayah II didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, memberikan penguatan pada seluruh jajaran pegawai Kemenkumham Sultra secara luring dan daring. Untuk pegawai Kantor Wilayah mengikuti secara langsung, sedangkan untuk UPT mengikuti secara virtual, Selasa (10/1/2023).
Dalam kesempatan ini, Irwil II mengungkapkan bahwa Sultra merupakan salah satu Kantor Wilayah yang memiliki resiko paling kecil dibanding Kanwil lain. Hal tersebut menunjukan bahwa Manajemen Resiko di Kanwil Kemenkumham Sultra berjalan dengan baik.
“Leader Power luar biasa menjadi bukti dari capaian ini (minimnya pengaduan). Saya juga ingin memberikan penghargaan kepada Kakanwil Kemenkumham Sultra yang membuktikan leader power tersebut dengan peraihan predikat WBK,” lanjut Bapak Lilik Sujandi.
Selain itu Irwil II berharap Pemetaan Resiko yang sangat baik ini dapat terus dikembangkan dan menjadi titik pijak Kanwil Kemenkumhan Sultra menjadi contoh UPT dalam pembangunan ZI menuju WBK. Beliau juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan untuk dapat menjaga komitmen bersama jajarannya serta mampu memetakan pengendalian lingkungan yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pembangunan ZI.
Bapak Lilik Sujandi menegaskan bahwa para Kepala Satuan Kerja harus melaksanakan pembangunan ZI ini dengan sepenuh hati dan juga terlibat langsung dalam setiap prosesnya. Sehingga dapat merasakan langsung progress dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan ZI.
“Para Pimti masing-masing harus mampu memahami titik pijak dari permasalahan, menentukan tematik pekerjaan yang menyelesaikan masalah untuk melakukan perubahan,” pesannya
Sebelum mengakhiri arahannya Irwil II menjelaskan mandatori Presiden terkait Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu Reformasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan; Reformasi BirokrasiPeningkatan Investasi; Reformasi Birokrasi Digitalisasi Adminitrasi Pemerintahan; Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden.***
