MiningNews | Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dengen campuran 50% minyak sawit atau dikenal dengan Biodiesel (B50) pada hari ini, Kamis (09/07/2026), di SPBU Pertamina, Rest Area KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Ini merupakan peluncuran peningkatan pemanfaatan biodiesel dari Fatty Acid Methyl Ester (FAME) menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 40% atau B40 yang sudah dijalankan sejak awal 2025 lalu.
Peresmian mandatori B50 ini merupakan agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan kedaulatan energi Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mandatori BBM B50 ini berlaku untuk semua sektor dan industri. Tak hanya BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), penggunaan BBM B50 juga berlaku di sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan kelautan, perkeretaapian, serta transportasi laut.
“Bapak Presiden kami juga melaporkan bahwa saat ini telah hadir secara daring perwakilan pengguna B50 dari berbagai sektor di 5 provinsi, yaitu dari Kutai, Kalimantan Timur itu sektor pertambangan, sektor pertanian di Semarang, sektor perkeretaapian Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, kemudian sektor transportasi laut Kapal Geomarin ESDM Cirebon Jawa Barat, kampungnya Kang Dedi. Kang Dedi tahu Cirebon ya? Tahu yo, jangan sampai nggak tahu bahaya Pak. Kemudian sektor industri instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga,” tuturnya saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada saat acara peluncuran BBM B50 di SPBU Pertamina, Rest Area KM 57, Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (09/07/2026).
Bahlil pun menegaskan kepada para pengusaha tambang untuk mengikuti aturan pemerintah dengan menggunakan BBM biodiesel B50 ini untuk alat berat di tambang.
Bila perusahaan tambang tidak menggunakan B50, maka dirinya akan mengevaluasi dan meninjau ulang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Bapak Presiden kami menyampaikan bahwa upaya ini awalnya pengusaha-pengusaha ini pemakai-pemakai ini nggak mau pakai karena harganya katanya mahal. Sekarang kita sudah bicara dengan pengusaha-pengusaha terutama di pertambangan. Ini ada Pak Boy Thohir di sini, ada Astra, ya kemudian ada Pak Arsyad, banyak sekali pengusaha Bapak. Saya sudah bilang kalau kalian nggak pakai B50, RKAB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan. Jadi ini harus kita ini pakai produk dalam negeri, jangan asing-asing terus. Jadi mereka sudah komit Bapak Presiden,” papar Bahlil.
“B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri,” tandasnya.
Bahlil menyampaikan bahwa implementasi mandatori biodiesel B50 ini akan menghemat devisa negara sebesar Rp 170 triliun, naik dari Rp 133,3 triliun dari penerapan kebijakan B40.
“Penghematan devisa kita Rp 133 triliun pada B40. Dengan B50 ternyata hemat devisa Rp 170 triliun. Jadi, dari B40-B50 memberikan nilai tambah industri CPO menadi Rp 23,49 triliun dari Rp 20,92 triliun pada B40. Penyerapan tenaga kerja naik jadi 2,1 juta tenaga kerja denagn B50 dan lebih dari itu untuk penurunan emisi gas CO2,” paparnya.
“B50 bukan hanya bahan bakar fosil dan nabati, tapi keputusan untuk rakyat bahwa Indonesia bisa berdiri di atas sumber daya sendiri,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Bahlil, kebutuhan biodiesel atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) untuk B50 ini naik menjadi 16,7-18 juta kilo liter, naik dari kebutuhan saat B40 yang sebesar 14,9 juta kl.
Sementara dari sisi kebutuhan minyak sawit (CPO) naik menjadi 15,2-16,3 juta ton saat B50, dari 13,6 juta ton pada saat B40.
Dari sisi penurunan emisi gas rumah kaca, penerapan B50 akan menurunkan emisi CO2 sebesar 44,46 juta ton CO2 dari 39,66 juta ton CO2 pada saat B40.
