HMI Minta Gubernur Sultra Evaluasi Kesbangpol Sultra Soal Dugaan SPPD Fiktif dan Penyalahgunaan Wewenang Institusi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMK melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 5 Juli 2023 mendesak gubernur sulawesi tenggara agar supaya mengevaluasi dan/atau mencopot Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sultra.
Hal tersebut berdasar atas dugaan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif serta dugaan penyalahgunaan wewenang diinternal institusi tersebut.
“Aksi ini merupakan Jilid ke 3. Minggu lalu kami juga sudah melakukan aksi di kantor kejaksaan tinggi Sultra sekaligus memasukan laporan secara tertulis terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Badan Kesbangpol tersebut.” Ucap Juraidin selalu Ketua Komisariat sekaligus penanggung jawab gerakan tersebut.
Kendati tidak dapat ditemui langsung oleh Alimazi, Juraidin menyampaikan harapan agar Gubernur sulawesi tenggara tersebut segera melakukan penyegaran pejabat internal Kesbangpol Terkhusus Kasubag Keuangan dan bendahara terkait dugaan penyalahgunaan pembayaran SPPD.
Bukan hanya itu, lebih tegas ia menyampaikan agar Gubernur Sultra Untuk segera Mencopot Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sultra atas dugaan telah melakukan pembiayaran pemberian SPPD yang tidak transparan.
“Kalau tidak segera diamputasi, tentu pasti akan ada kejahatan-kejahatan selanjutnya. Kita hanya Ingin supaya penyelenggaraan pemerintahan itu betul-betul dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karna itu kami akan tetap konsisten mengawal persoalan ini, kendati harus melakukan aksi berjilid-jilid. Dan itu akan kami lakukan dalam waktu dekat ini lagi kalau pak Gubernur sudah kembali dari Jakarta,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Sultra Harmin saat dikonfirmasi via WhatsApp menampik dugaan tersebut.
“Tidak benar, ke kantor saja saya jelaskan,” ujarnya.
