MiningNews.Id, Kendari – Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari membuka giat rapat koordinasi (rakor) Skill Development Center (SDC) tahun 2022 bersama Pemerintah Kota Kendari dengan tema menyiapkan implementasi penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan, Jum’at 25 November 2022.
Giat tersebut di buka secara resmi PJ Walikota Kendari Asmawa Tosepu yang diwakili Asisten II Sekretariat Kota Kendari Bidang Administrasi Pembangunan, Susanti, S. Sos dan rencananya giat tersebut berlangsung selama tiga hari hingga Sabtu (26/11/2022).
Dalam sambutannya, PJ Walikota Kendari yang diwakilkan Asisten II Sekretariat Kota Kendari Bidang Administrasi Pembangunan, Susanti, S. Sos menyebutkan, jika pihaknya menyambut baik kegiatan rakor SDC yang diselenggarakan BPVP Kendari sebagai bentuk ikhtiar dalam menekan angka pengangguran sehingga dapat menciptakan masyarakat sejahtera.
“Sebagai lembaga koordinasi dan sinergitas dalam peningkatan kompetensi, SDC memiliki peran dan fungsi sebagai penggerak, promotor dan fasilitator sinergitas program dan kegiatan pendidikan serta pelatihan vokasi dengan program penciptaan kesempatan kerja, sebagaimana amanah Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2,” terangnya.
Ia menjelaskan, persaingan kerja dewasa ini menjadi masalah yang cukup kompleks khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran di Kota Kendari. Kurangnya keterampilan menjadi masalah pokok bagi angkatan kerja untuk bisa berada di dunia kerja.
“Kita memiliki lembaga pelatihan yang cukup baik namun kurang menjadi perhatian bagi angkatan kerja, padahal jika dimanfaatkan maka peluang-peluang kerja dapat diperoleh dengan muda, apalagi lembaga pelatihan perpanjangan tangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) yakni BPVP Kendari merupakan lembaga pelatihan berbasis kompetensi yang dapat menciptakan angkatan kerja siap pakai dan berdaya saing,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal itu pula, lanjut dia, pihaknya sangat berharap jika pelaksanaan rakor SDC kali ini, dapat melahirkan solusi nyata dalam mengatasi hambatan komunikasi terkait masalah ketenagakerjaan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja khususnya di Kota Kendari.
“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu dan seluruh peserta yang hadir, semoga apa yang menjadi hasil rakor ini dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja kita,” tandasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sultra, La Ode Muhammad Ali Haswandi dalam sambutannya menuturkan, pihaknya juga sangat mendukung pelaksanaan kegiatan SDC Kota Kendari Tahun 2022 dalam hal menyiapkan implementasi mengatasi masalah ketenagakerjaan khususnya pada hal pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Rakor ini merupakan momentum bagi kita untuk semakin meningkatkan sinergitas pemangku kebijkan baik pemerintah atau industri dalam menangani masalah ketenagakerjaan,” tuturnya.
Ia memaparkan, masalah ketenagakerjaan cukup kompleks dan dinamis, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pengurangan angka pengangguran, sehingga terciptanya lapangan kerja akan menjadi sia-sia.
“Persoalan ini tentu tidak dapat diselesaikan oleh salah satu lembaga saja. BPVP Kendari tidak akan mampu menyelesaikan ini sendiri, begitu juga kami di Dinas Tenaga Kerja atau industri dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Kota. Butuh keterlibatan semua pihak dengan kerja sama yang baik untuk bisa menyelesaikannya,” tandas Ali Haswandi.
Berdasarkan tugas dan fungsinya, lanjut dia, keberadaan SDC sangat baik dan strategis untuk mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan. Merujuk pada hal itu, pihaknya menganggap perlu adanya SDC pada tingkatan provinsi sehingga akan lebih mudah dalam melahirkan solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan karena melibatkan pemangku kebijkan secara luas.
“Saya yakin jika masalah ini kita tangani secara bersama-sama, berangkat dengan niat tulus untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing maka masalah ketenagakerjaan khususnya persoalan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan dapat kita atasi,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu dalam sambutannya menyebutkan, jika SDC Kota Kendari merupakan salah satu dari 21 SDC yang ada di seluruh Indonesia dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat.
“Tahun 2021 yang lalu, Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di 21 SDC seluruh Indonesia, termasuk di Kota Kendari. Kunjungan itu untuk melihat sejauh mana program kerja yang telah dijalankan SDC dan dampaknya terhadap masyarakat,” tuturnya.
SDC Kota Kendari, jelas dia, yang dikoordinasikan oleh BPVP Kendari telah memiliki berbagai program kerja, bahkan sudah dilakukan pemetaan pada tingkat kelurahan se Kota Kendari, namun tidak dapat berjalan karena adanya Pandemi Covid 19. Akibatnya semua program kerja harus terhenti.
“SDC Kota Kendari dibentuk pada 27 Desember 2019 lalu, dan rencana kerjanya dimulai pada 2020, namun karena Covid 19, semua itu tidak berjalan sesuai rencana sampai tahun 2021, namun pada tahun ini, kami harap semua bisa berjalan dengan baik dan melalui rapat ini kita bisa merancang ulang semua program kerja SDC Kota Kendari termasuk kepengurusannya sehingga benar-benar siap menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di Kota Kendari,” bebernya.
Pihaknya berharap, melalui rakor ini dapat dirumuskan program-program kerja baru yang menjadikan angkatan kerja Kota Kendari memiliki keterampilan dan berdaya saing, sehingga dengan bekal tersebut mampu memberikan para angkatan kerja peluang besar bisa bekerja yang dengan itu pula akan menolong mereka, kelurga, dan masyarakat umum serta bermanfaat bagi daerah, bangsa dan negara.
Semua itu, tambah mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga Kemnaker RI, dapat tercapai dengan kerja bersama antara semua pihak, baik pemerintah dan dunia industri serta stakeholder lainnya.
“Atas peran dan perhatian semua pihak yang hadir dalam kegiatan ini, saya ucapkan terimakasih dan berharap bisa bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di daerah kita tercinta ini,” tandasnya.
Terkait permintaan Disnakertrans Sultra untuk pembuatan SDC tingkat provinsi, masih kata dia, pihaknya sangat mendukung hal tersebut. Sebagaimana tugas dan fungsi SDC, maka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan khususnya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan akan lebih mudah diatasi pada skala yang lebih luas.
“Ini sesuatu yang patut kita dorong bersama dan jika diinginkan maka kami BPVP Kendari siap berjalan bersama untuk bekerja bersama dalam menuntaskan masalah-masalah ketenagajerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” tutupnya.
Untuk diketahui, pada kegiatan ini diikuti 50 peserta yang terdiri dari beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari, perwakilan Kadin Sultra, perwakilan APINDO Sultra, Ketua Forum UMKM Sultra, serta beberapa HRD Perusahaan dan dunia industri yang ada di Sultra.(Irpan)***
